Lahir di Belitung, 5 Februari 1956.

Yusril Ihza Mahendra adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1983 dan meneruskan studinya di sana dalam Program Pascasarjana bidang Hukum dan Ilmu Islam. Beliau kemudian melanjutkan studi di Sekolah Pascasarjana Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Punjab di Pakistan (1985). Beliau juga mengambil Program Pascasarjana lain di Institut Pendidikan Doktoral, Universiti Sains Malaysia dan memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.), dan langsung melanjutkan pendidikannya lagi hingga mendapatkan gelar Doktor (Ph.D.) (1990-1993).

Sebelum mendirikan firma hukum ini, beliau pernah menduduki berbagai jabatan terhormat seperti Kepala Biro Hukum Tim Ahli di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR Republik Indonesia, Staf Peneliti pada Lembaga Penelitian Islam untuk Masyarakat Penelitian dan Pengembangan, Staf di Sekretariat Negara Republik Indonesia, Anggota Kelompok Perwakilan Intelektual Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Tim Ahli Efek Globalisasi pada Dewan Riset Nasional, Asisten Menteri Sekretaris Negara untuk Bidang Khusus, dan Anggota DPR Republik Indonesia. Beliau adalah dosen di beberapa perguruan tinggi, seperti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah, dan Akademi Studi Komunitas Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Beliau juga mengajar Program Pascasarjana di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah, dan Universitas Jayabaya. Profesor Yusril sering diminta menjadi pembicara untuk berbagai seminar dan lokakarya di tingkat nasional dan internasional, dan telah menulis beberapa buku, serta artikel-artikel di beragam jurnal, majalah dan surat kabar internasional.

Dalam pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan juga sebagai Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Saat ini, beliau adalah Managing Director IHZA & IHZA Law Firm.

Bidang keahlian beliau mencakup perbandingan hukum, hukum tata negara, hukum administrasi, praktik legislatif, hubungan dengan pemerintah, hubungan parlemen, hak kekayaan intelektual, dan alternatif penyelesaian sengketa.